Jakarta, CNBC Indonesia - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan skor Program Penilaian Pelajar Internasional atau biasa disebut PISA menurun. Artinya, kualitas sumber daya manusia SDM di Indonesia belum diketahui, sejak keikutsertaanya di tahun 2001, skor PISA Indonesia belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan sekitar 52% dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA 2018 berada dalam kategori low performer pada tiga subjek, literasi, matematika dan sains. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian negara-negara kapasitas antardaerah dalam mengelola sistem pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian pendidikan itu, laporan Bank Dunia tahun 2018 juga menunjukkan bahwa skor Human Capital Index HCI Indonesia menempati peringkat 87 dari 157 negara, di bawah Singapura peringkat 1, Vietnam peringkat 48 dan Malaysia peringkat 55.Belum optimalnya performa belajar Indonesia menurut standar internasional tersebut tidak terlepas dari profesionalisme dan kompetensi guru sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas peserta didiknya."Di tahun 2020 kita melihat kualitas SDM di Indonesia belum optimal, skor PISA kita malah turun, kompetensi guru antar wilayah belum merata, kemudian kita bisa mencatat porsi anggaran PAUD belum memadai hanya 0,2%," jelas Askolani di ruang rapat Banggar DPR, Rabu 1/7/2020.Padalah pada tahun ini pemerintah sudah melaksanakan beberapa kebijakan di sektor pendidikan. Antara lain, percepatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan oleh Kementerian dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM, pemerintah memiliki program pendidikan vokasi, perluasan cakupan program bidikmisi melalui Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah, dan perluasan cakupan kartu prakerja yang juga sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional."Ini tentunya menjadi tantangan kita, dan tentunya kita punya program yang ada saat ini baik ini bidikmisi, KIP Kuliah, maupun di bidang lainnya termasuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah ini menjadi evaluasi kita," hasil evaluasi di 2020 tersebut, Askolani mengungkapkan pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan yang meningkatkan sektor pendidikan di 2021. Transformasi pada bidang pendidikan di tahun 2021 diantaranya yakni kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, kemudian menetapkan standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat juga, kata Askolani akan melanjutkan beberapa program yang mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia, mulai dari program pelatihan vokasi, Kartu Pra Kerja, penguatan PAUD, hingga pemberian insentif seperti BOS, KIP, dan LPDP."Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan khususnya di daerah terpencil dan penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," jelas dia. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Nadiem Guru & Siswa Bisa Beli Paket Internet Pakai BOS dru

JAKARTA, - Kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur terjadi disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM. Selain itu, pembangunan yang masih dilakukan secara sektoral juga ikut berkontribusi terhadap maraknya kecelakaan konstruksi. Guru Besar Universitas Pelita Harapan UPH Manlian Ronald A Simanjuntak mengungkapkan hal itu kepada di Jakarta, Rabu 4/11/2020.“Saya cermati ada dua hal penyebab kecelakaan konstruksi akhir-akhir ini, lemahnya kualitas SDM, bukan teknologi," jelas Manlian. Pada segmen SDM, budaya konstruksi Indonesia dinilai lemah karena para pekerja kurang ketelitian, kurang kompeten, kurang waspada, dan tidak tekun. Kedua, kecelakaan konstruksi terjadi karena pembangunan proyek infrastruktur masih sektoral. Baca juga Basuki dan DPR Bakal Tetapkan 7 Pengurus LPJK Baru Desember 2020Dia melihat, pembangunan proyek infrastruktur bagus dilakukan pada satu daerah. Namun, saat melibatkan lintas daerah, baik antar-provinsi, antar-kabupaten/kota dinilai tidak mudah karena terbentur dengan banyak aturan masing-masing wilayah. Hal ini karena belum ada aturan yang dapat menyinergikan dua belah pihak di daerah. Oelh karena itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK mendatang diharapkan dapat menyinergikan pembangunan tersebut. Manlian mencontohkan, terdapat pembangunan jembatan melintas dari daerah A dan daerah B yang selama ini dikendalikan oleh pemda masing-masing. Namun, ke depannya pembangunan jembatan tersebut harus saling bersinergi karena melintasi dua daerah. Dengan demikian, peran LPJK masa mendatang diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau kegagalan konstruksi. “Jadi, LPJK ke depan akan berkoordinasi dengan kepala daerah, antar gubernur untuk bersinergi yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan bupati/wali kotanya,” pungkas Manlian. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat diketahui dari